HMI Bantaeng Gelar Aksi, Soroti Tunjangan DPRD Hingga Pajak

BANTAENG, violet-ibis-793403.hostingersite.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bantaeng kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini digelar untuk menyoroti berbagai isu nasional yang dinilai tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah.

Dalam orasinya, HMI mengecam keras tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah. Mereka menilai aparat justru kerap bertindak anarkis.

“Olehnya itu, kami hanya punya satu kata: lawan!” teriak salah satu orator di tengah kerumunan aksi.

HMI juga menyinggung tragedi yang menimpa seorang driver ojek online (ojol) yang tewas setelah diduga dilindas Kendaran Brimob. Menurut mereka, kasus ini mencerminkan wajah gelap penegakan hukum di Indonesia.

Tak berhenti di situ, HMI Cabang Bantaeng turut menyoroti lonjakan tunjangan anggota DPRD. Mereka menilai kenaikan tunjangan sangat tidak tepat, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi akibat harga bahan pokok yang terus melambung.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin ke depan. Pilihlah yang betul-betul berpihak kepada rakyat,” kata seorang peserta aksi.

Selain itu, kebijakan Pemkab Bantaeng yang menaikkan pembayaran pajak sejak 2024 juga tak luput dari sorotan massa. Mereka menilai kebijakan tersebut semakin menambah beban rakyat.

“Ini bukti nyata pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar salah seorang mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, massa HMI membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini. Atribut itu diarak di sepanjang jalan yang mereka lewati.

Mereka menegaskan, gerakan mahasiswa tidak akan berhenti begitu saja. Menurut HMI, aksi akan terus dilakukan hingga aspirasi rakyat benar-benar ditindaklanjuti pemerintah.

“Kami akan terus bergerak sampai permasalahan ini disikapi dengan baik. Ini adalah komitmen kami,” tegas peserta aksi lainnya.

Sebagai bentuk sikap politik, HMI Cabang Bantaeng menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD.

Mereka menuntut agar para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya mengamankan kepentingan kelompok tertentu.